Internet Gratis Sulit Terjadi, Pengamat Singgung Negara Bisa Boncos
Menteri Perhubungan Heru Sutadi mengatakan undang-undang internet gratis untuk umum belum bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan jenis layanan yang dikecualikan oleh pemerintah. Sebagian besar media dan instalasi jaringan internet di Indonesia adalah perusahaan swasta, dimana pelanggan dikenakan biaya untuk layanan internet.
“Karena dibangun secara pribadi, artinya pekerja dibayar sejumlah biaya atau tarif, sehingga imbalan berupa investasi dan kinerja dapat membuat uang tersebut bermanfaat. “Kalaupun bisnis, pasti ada untung yang didapat,” kata Heru.
Pendapatan dari penyedia internet dan seluler, termasuk kontribusi kepada Penyedia Layanan Universal (USO), berjumlah Rp 25 miliar. Jika Internet gratis, maka negara akan rela merelakan uang negara.
CEO industri TIK ini tak memungkiri bahwa undang-undang internet gratis bisa diterapkan. Namun sinyal internet hanya tersedia di beberapa tempat saja.
“Modelnya hanya pemerintah daerah yang membangun jaringan dan aksesnya sendiri dan ujung-ujungnya bergantung pada penyedia internet untuk mendapatkan uang. Bakti Kominfo juga memberikan akses internet gratis di banyak daerah 3T seperti CSR,” ujarnya.
Artinya, kata Heru, pemerintah bisa memasang layanan internet asalkan negara menyediakan jaringan komunikasi dan internet. “Dapat dibagikan secara gratis di tempat-tempat umum seperti taman, sekolah dan perguruan tinggi, puskesmas, stasiun kereta api atau pasar,” ujarnya.
Begitu pula tempatnya bukan di perkotaan, melainkan sinyal internet gratis di perbatasan, di luar, dan di area terbuka (3T), seperti untuk sekolah dan kampus, layanan kesehatan, pelabuhan, dan penjualan. “Kalau memang maksudnya gratis untuk semua, artinya pemerintah tidak perlu lagi memungut PNBP dan membeli seluruh jaringan milik operator telekomunikasi atau penyedia jasa Internet, manfaatnya pasti penting,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu, calon presiden Ganjar Pranowo memaparkan program layanan internet gratis saat kampanye di Semarang pada 1 Januari 2024. "Aku memberimu pilihan antara makan siang gratis atau internet gratis?" Ganjar menolak.
“Internet gratis,” jawab peserta. Ganjar mengatakan, permintaan serupa pernah ia sampaikan saat berkampanye di Boyolali, Jawa Tengah. Saat itu, Ganjar menyebut masyarakat di sana lebih memilih sekolah gratis. Menurutnya, internet gratis akan berkontribusi terhadap produktivitas generasi muda. Selain itu, tambahnya, juga dapat membantu siswa untuk belajar secara online. “Saat itulah kami berpikir bahwa kami memiliki mimpi bahwa generasi muda yang kreatif akan dibuat untuk mempermudah dan mempercepat menemukan lebih banyak hal di Internet secara gratis. Apakah Anda setuju?”
Menteri Perhubungan Heru Sutadi mengatakan undang-undang internet gratis untuk umum belum bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan jenis layanan yang dikecualikan oleh pemerintah. Sebagian besar media dan instalasi jaringan internet di Indonesia adalah perusahaan swasta, dimana pelanggan dikenakan biaya untuk layanan internet.
“Karena dibangun secara pribadi, artinya pekerja dibayar sejumlah biaya atau tarif, sehingga imbalan berupa investasi dan kinerja dapat membuat uang tersebut bermanfaat. “Kalaupun bisnis, pasti ada untung yang didapat,” kata Heru.
Pendapatan dari penyedia internet dan seluler, termasuk kontribusi kepada Penyedia Layanan Universal (USO), berjumlah Rp 25 miliar. Jika Internet gratis, maka negara akan rela merelakan uang negara.
CEO industri TIK ini tak memungkiri bahwa undang-undang internet gratis bisa diterapkan. Namun sinyal internet hanya tersedia di beberapa tempat saja.
“Modelnya hanya pemerintah daerah yang membangun jaringan dan aksesnya sendiri dan ujung-ujungnya bergantung pada penyedia internet untuk mendapatkan uang. Bakti Kominfo juga memberikan akses internet gratis di banyak daerah 3T seperti CSR,” ujarnya.
Artinya, kata Heru, pemerintah bisa memasang layanan internet asalkan negara menyediakan jaringan komunikasi dan internet. “Dapat dibagikan secara gratis di tempat-tempat umum seperti taman, sekolah dan perguruan tinggi, puskesmas, stasiun kereta api atau pasar,” ujarnya.
Begitu pula tempatnya bukan di perkotaan, melainkan sinyal internet gratis di perbatasan, di luar, dan di area terbuka (3T), seperti untuk sekolah dan kampus, layanan kesehatan, pelabuhan, dan penjualan. “Kalau memang maksudnya gratis untuk semua, artinya pemerintah tidak perlu lagi memungut PNBP dan membeli seluruh jaringan milik operator telekomunikasi atau penyedia jasa Internet, manfaatnya pasti penting,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu, calon presiden Ganjar Pranowo memaparkan program layanan internet gratis saat kampanye di Semarang pada 1 Januari 2024. "Aku memberimu pilihan antara makan siang gratis atau internet gratis?" Ganjar menolak.
“Internet gratis,” jawab peserta. Ganjar mengatakan, permintaan serupa pernah ia sampaikan saat berkampanye di Boyolali, Jawa Tengah. Saat itu, Ganjar menyebut masyarakat di sana lebih memilih sekolah gratis. Menurutnya, internet gratis akan berkontribusi terhadap produktivitas generasi muda. Selain itu, tambahnya, juga dapat membantu siswa untuk belajar secara online. “Saat itulah kami berpikir bahwa kami memiliki mimpi bahwa generasi muda yang kreatif akan dibuat untuk mempermudah dan mempercepat menemukan lebih banyak hal di Internet secara gratis. Apakah Anda setuju?”
No comments: